PROFIL NEGARA INDONESIA

Indonesia merupakan gugusan pulau-pulau yang terbentang di antara Asia dan Australia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Keberagaman etnis yang ada di Indonesia, tercatat 300 dialek lokal (bahasa daerah). Kerajaan-kerajaan dengan peradaban agung sudah ada sebelum datangnya penjajah kolonial Belanda, mereka bahu-membahu selama lebih dari dua abad, pada akhirnya menjadi Nusantara pada 1900. Setelah Perang pendudukan Jepang berakhir, Kemerdekaan diproklamasikan pada 1945 oleh Sukarno dan Hatta. Belanda menyerah pada 1949 setelah pertempuran bersenjata.

Jenderal Suharto memimpin dalam periode panjang mengambil alih kekuasaan pada 1965 setelah terjadinya kudeta yang gagal, yang menyalahkan Partai Komunis Indonesia dan menyebabkan pembunuhan sekitar 1 juta anggota dan para pendukungnya yang dicurigai. Setelah 32 tahun memerintah, Suharto dipaksa untuk mengundurkan diri pada tahun 1998 di tengah-tengah protes, kerusuhan dan krisis ekonomi yang parah. Sejak itu, Indonesia melakukan perubahan ke Negara demokrasi. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada pemerintah. Pemilu nasional akan dilaksanakan pada 2014.
Secara Administratif, Indonesia terdiri dari 34 propinsi. Masing-masing propinsi memiliki gubernur dan legislatif sendiri-sendiri. Masing-masing propinsi terdiri dari kabupaten dan kota, yang kemudian dibagi lagi menjadi kecamatan, dan kelompok desa maupun kelurahan. Selanjutnya, satu desa dibagi menjadi beberapa kelompok warga (Rukun Warga/RW) yang selanjutnya dibagi menjadi beberapa kelopok perumahan (Rukun Tetangga/RT). Berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah pada 2001, kabupaten dan kota telah menjadi unit penentu pelaksana administratif, yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan pemerintah. Administrasi di tingkat desa adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari warga, dan yang menangani permasalahan penting tersebut adalah lurah atau kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Propinsi Aceh, Jakarta, Yogyakarta dan Papua Barat memiliki hak legislatif yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan propinsi lainnya. Pemerintah Aceh memiliki hak untuk menciptakan sebuah sistem hukum independen; pada 2003 ditetapkan Hukum Syariah (Hukum Islam). Yogyakarta diberikan status Daerah Khusus sebagai pengakuan atas peran penting dalam mendukung Negara Republik Indonesia selama revolusi. Papua dikenal dengan sebutan Irian Jaya, Sekarang ini Papua Barat mendapatkan status otonomi khusus pada 2001.

Leave a Reply